Essay · Indonesia

Sejarah dan Kondisi Halaman Rumah Kita: Selat Malaka

Indonesia dibentuk oleh keberagaman dan secara historis merupakan nexus globalisasi purba di Samudera Hindia melalui penguasaan maritim Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Malaka. Namun, kejayaan mengelola Selat Malaka sebagai pelabuhan bebas runtuh akibat monopoli VOC, yang idenya kemudian diambil alih Raffles untuk membangun Singapura menjadi raksasa logistik hingga saat ini. Kini, Selat Malaka menjadi arteri perdagangan dunia yang memicu perebutan pengaruh militer (Malacca dilemma) antara China, India, dan AS. Menghadapi potensi konflik di depan rumah pada 2026 ini, Indonesia tidak boleh sekadar mencari sekutu, melainkan harus kembali berdaulat dengan membangun teknologi dan kendali maritim mandiri.

6 min readIndonesia Emas, Sejarah Indonesia, Identitas BangsaIndonesia
Source: Unsplash.com, oleh William William
Source: Unsplash.com, oleh William William

Kita perlu merenungkan kembali siapa kita. Founding Father kita, Mohammad Hatta, berkali-kali menekankan dalam satu cara pandang yang selalu selaras, bahwa Indonesia adalah negara yang dibentuk oleh keberagaman, bukan satu golongan. Hal ini terlihat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menghapuskan 7 kata dalam piagam jakarta ataupun pidatonya “Mendayung di Antara dua Karang” pada 2 September 1948 yang kemudian melahirkan politik bebas-aktif Indonesia. Hatta selalu berpikir, Indonesia adalah muara, tempat bertemunya aliran sungai keberagaman suku bangsa.

Ribuan tahun lamanya, ketika Amerika belum ditemukan, Eropa masih sibuk berperang dengan kaum barbarian setelah keruntuhan Romawi, jaringan perdagangan telah terbentuk di Hindia. Samudera Hindia telah mendekatkan suku-bangsa di daerah Rimland Asia, menjadi satu dunia yang sama, jauh sebelum istilah ‘globalisasi’ lahir. Sudah lama kemenyan dari Oman dan Yaman terus di ekspor ke Romawi hingga mesir kuno dan menjangkau China. ebaliknya, kapal-kapal pulang membawa lada nusantara, permata dari India, dan porselen dari China. Ini adalah bukti bahwa globalisasi tidak dimulai dari Eropa, dia tidak melulu berputar di pasifik dan atlantik, tapi dia dimulai dari Hindia. (Kaplan, 2010)

Berbeda dengan karakteristik Samudera lain yang memiliki pola angin konstan satu arah, Samudera Hindia memiliki mekanisme pembalikan arah angin total. Satu hal yang kita pelajari saat SD sebagai Angin Muson barat dan timur. Prediktabilitas ini yang menyebabkan mudahnya tercipta dokumentasi dan jaringan perdangan di sekitarnya. Hal ini menghasilkan pelayaran di Samudera Hindia dua kali lebih cepat dibandingkan pelayaran di Laut Mediterania (Kaplan, 2010) . Samudera Hindia telah lama memicu globalisasi, menyatukan bangsa-bangsa seperti Arab, Persia, India, Cina, dan Indonesia. Dan di pusat jaringan itu, kepulauan Nusantara berdiri sebagai simpul utamanya.

Kepulauan Nusantara telah lama menempatkan posisinya yang solid dalam hubungan suku-bangsa ini. Dimulai dari Sriwijaya yang membentang dari Selat Malaka ke utara Semenanjung Malaya — Thailand Selatan dan barat hingga Sulawesi Selatan, Majapahit dengan ambisinya untuk menyatukan Kepulauan Nusantara, dan Kesultanan Malaka. Indonesia selalu memegang peranan penting dan menorehkan sejarah dalam kemampuan kita mengelola Nusantara sebagai nexus hubungan suku-bangsa ini.

Selama 700 tahun dari abad ke Tujuh Masehi, Sriwijaya berdiri. Wilayahnya memegang peranan penting yaitu melingkupi Selat Malaka, dan Selat Sunda dan memosisikan diri sebagai hub perdagangan dengan menarik pajak bagi kapal-kapal yang masuk. Sistem pendidikannya pun diakui hingga menjadi salah satu kontributor bagi banyak orang-orang China yang ingin belajar mengenai agama Budha. Ini menandakan pendekatan Sriwijaya untuk mengatur Selat Malaka dengan pengelolaan pajak dan menjadikannya kota dagang dan pendekatan kultural sebagai mitra pendidikan bagi suku-bangsa lain adalah tepat.

Pengisian peran ini kemudian dilanjutkan dengan Majapahit. Ambisinya untuk menyatukan Kepulauan Nusantara ini kemudian membuatnya perlu memiliki armada laut yang mumpuni. Dalam Hikayat Raja Pasai, ketika Majapahit menginvasi Pasai pada 1350 Masehi, mereka membawa 400 Kapal Jong (Linde, 2024) . Kapal yang berisikan 500 awak dengan 2000 ton kargo, masih lebih besar daripada kapal yang digunakan Columbus pada 150 tahun berikutnya. Ini menandakan betapa majunya penguasan teknologi kelautan kita pada saat itu.

Selepas Majapahit Selat Malaka tetap menjadi jalur penting perdagangan. Kesultanan Malaka yang kemudian memegang kendali sekaligus sebagai hub awal ekspansi Islam ke Nusantara. Di Kesultanan Malaka ini paling tidak terdapat 15.000 pedagang Internasional yang menetap, berdagang membawa barang-barang dari seluruh penjuru Asia. Hal ini menunjukkan pendekatan negara sebagai hub dinikmati, tidak hanya sekedar transit untuk pergi, tetapi kemudian menetap membangun satu ekosistem global pada masanya.

Masa berganti, penguasaan berganti, tetapi selama seribu tahun, Indonesia selalu memegang peranan penting dalam mengelola Selat Malaka sebagai satu hub. Sebuah Hub yang menjadi jalur perdagangan bebas bagi siapa saja yang berlabuh.

Pembebasan Konstantinopel pada 1453 oleh Kesultanan Utsmani membuat jalur perdagangan Eropa ke Asia yang terputus. Ekspedisi 3G (Gold, Glory, Gospel) dikerahkan untuk mencari jalur perdagangan baru. Sejarah panjang pencarian bangsa Eropa kemudian menemukan Tanjung Harapan pada 1488 di penghujung selatan Benua Afrika, sebelum akhirnya masuk ke Samudera Hindia. Hingga akhirnya pada 1511 Bangsa Eropa pertama menginjakkan kaki ke Nusantara dengan hanya 18 kapal.

Kesuksesan Portugis ini kemudian menyebar dan diikuti Belanda. Berbeda dengan Portugis yang datang dengan hanya 18 kapal dan melakukan pendekatan berdagang. Penumpukan aset dari perdagangan kecil dan ambisi kejayaan kemudian menyebabkan nature orang-orang Eropa ini berubah. Ketamakan menyerang, pendekatan yang terbukti bekerja selama ribuan tahun sebagai hub perdagangan di selat malaka diporak-porandakan. VOC menerapkan monopolistic mercantilism. Pada 1621, terjadi pembantaian brutal oleh VOC. 15000 orang dibunuh untuk melakukan kontrol pala (Reid, 1993) . Kemampuan orang-orang Bugis dilimitasi, malaka dihapuskan dan rute perdagangan dipusatkan ke Batavia. Konsekuensi pendekatan ini adalah berkurangnya pedagang Asia yang masuk. Kebutuhan untuk perdagangan terus ada, tetapi tidak ada supplier yang menanggapi permintaannya.

Tahun 1819, setelah Inggris sempat menguasai Nusantara, Raffles yang memang menggali kehidupan Nusantara dan bahkan menuliskan The History of Java, menyadari kesalahan yang dibuat oleh VOC. Dia kemudian mendirikan pos di Singapura, dan dengan terang benderang menyampaikan posisinya sebagai Free Port.

Seperti yang diduga, permintaan akan free port yang sebelumnya tak terbalas, sekarang muncul. Pedagang Bugis, Cina Peranakan, Arab, India yang sebelumnya ditahan oleh VOC berduyun-duyun menjawab tawaran dari Rafles. Pada tahun pertamanya tercatat paling tidak 400.000 Dollar Spanyol volume perdanganan yang terjadi. Diikuti menjadi 8 juta Dollar Spanyol pada tahun berikutnya, atau 20 kali peningkatan, dan diikuti menjadi 22 juta Dollar Spanyol pada 1825 atau hanya dalam selang 5 tahun sejak didirikan.

Sisanya adalah historis. Sebuah ironi bagaimana kita terus menerus mengontrol jalur perdagangan selama 1000 tahun untuk kemudian digantikan, kita tidak kalah oleh satu inovasi baru, kita kalah oleh ide dan identitas kita sendiri. Ide dan identitias yang dicabut oleh VOC, dipungut oleh Raffles. Ini hanya satu hal dari banyaknya kerusakan yang dilakukan belanda dengan membuat kita lupa akan siapa kita sebenarnya.

Perkembangan Singapura dalam menjadi Free Port masih terus berlanjut dan memimpin pengelolaan Selat Malaka, bahkan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1969, mereka membuka pelabuhan kontainer pertamanya di Asia Tenggara hingga pada 2024, Singapura mencatatkan paling tidak menerima 37 juta TEUs setiap tahun, sedang pelabuhan paling besar di Indonesia, Tanjung Priuk hanya menerima 1/5nya atau sebesar 7.6 Juta TEU. Singapura terus menerima manfaat terbesar dari ramainya lalu lintas selat Malaka.

Hari ini, paling tidak setiap empat menit satu kapal raksasa melewati Selat Malaka. Selama beberapa tahun terakhir terdapat 60.000 kapal melewati Selat Malaka dengan membawa 3,5 Triliun US Dollar atau 1/3 GDP global. Hal ini menjadikannya sebagai lalu lintas laut terpadat di dunia dan menjadi satu arteri penting bagi perdagangan dan kepentingan global.

Seperti halnya setiap kepentingan global, tentu saja pemilik kepentingan akan terus menjaga kepentingannya. China dan negara-negara di Asia Pasifik misalnya, Selat Malaka tidak hanya menjadi lalu lintas perdagangan, tetapi juga nafas energi negara. Selat Malaka menjadi satu-satunya jalur perjalanan tercepat untuk mengalirkan Minyak dan Gas Bumi dari negara-negara di teluk ke Asia Pasifik. Hal ini yang kemudian, terutama oleh China menyebutnya sebagai Malacca dilemma. China menempatkan pangkalan-pangkalan militer di Kamboja, Myanmar dan secara aktif terus mencoba memperluas pengaruhnya di Laut China Selatan. India memberikan kehadiran militer di kepulauan Andaman dan Nikobar di sebelah barat Selat Malaka, tentunya perlu diperhitungkan juga kerja sama pembangunan Pelabuhan Sabang dengan Indonesia akan memberikan “mata” tambahan untuk India. Sementara itu, US Pacific Fleet rutin transit lewat selat ini, dan Australia memperluas kehadiran melalui AUKUS bersama Jepang dalam latihan Quad.

Kita perlu sadar akan potensi konflik di depan rumah kita. Membaca ini, Indonesia mencoba mendapatkan sekutu dengan menandatangani kerja sama kolaborasi dengan US pada April 2026 lalu. Kolaborasi ini membuat militer Amerika dapat memasuki daerah Indonesia, dan bisa jadi diproyeksikan untuk berpihak kepada Indonesia saat konflik di daerah ini meletus. Tentunya satu langkah yang langsung mendapat respon keras dari China.

Mengingat kembali pidato Hatta tentang Mendayung Antara Dua Karang, hari ini, di teras rumah kita, ada lima atau lebih karang. Mendayung saja tidak cukup. Kita perlu ingat dulu siapa kita: pemilik perahu, pemilik kunci, pemilik rumah. Mendapatkan sekutu dalam permasalahan ini adalah langkah awal dan solusi jangka pendek yang rentan. Indonesia harus membangun kerangka pengelolaan laut dan teknologi yang menunjangnya untuk memegang kendali halaman rumah kita.

Daftar Pustaka

  1. Robert D. Kaplan, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power (Random House, 2010)
  2. Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680 (Yale, 1993)
  3. Herald van der Linde, Majapahit: Intrigue, Betrayal and War in Indonesia’s Greatest Empire (Monsoon Books Pte Ltd., 2024)
  4. Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang (Jakarta : Bulan Bintang., 1976)
  5. Himpunan Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia)